LIPI: Jangan Mau Dibodohi dengan Kontrak Politik

jpnn.com - JAKARTA - Penandatanganan kontrak politik jelang kampanye Pilkada DKI makin marak digalakkan oleh salah satu kandidat bakal calon gubernur.

Menurut Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, tindakan tersebut cukup positif bagi masyarakat. Asalkan, disertai dengan bagaimana mekanisme untuk menagih kontrak politik tersebut.

"Tidak cukup dengan kontrak politik antara pasangan calon dengan suatu kelompok atau suatu komunitas. Tapi bagaimana mekanisme menagih kesepakatan itu kalau misalnya tidak dipenuhi," ujarnya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).

Dikatakan Haris, sebuah mekanisme penagihan kontrak politik itu juga penting sebagai upaya mendidik masyarakat Jakarta.

"Penting supaya (publik) tidak dibodohi oleh pasangan calon (paslon) di pilkada atau paslon di pemilu presiden,” imbuhnya seperti dilaporkan JawaPos.com.

Sebagaimana diberitakan, Bakal Calon Gubernur Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno belum lama ini terus melakukan kontrak politik dengan warga Jakarta.

Mereka mengklaim, tindakan tersebut untuk meniru apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat menghadapi Pilkada DKI 2012.(uya/JPG)