LIPI Sesalkan Empat Konsensus Negara Digoreng untuk Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyayangkan empat konsensus negara yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan alat untuk memenangkan pasangan calon di pilkada DKI Jakarta.

"Celakanya empat konsensus dasar negara dijadikan alat untuk sekadar memenangkan dan atau mengajak pemilih condong memilih pasangan yang diusung," kata Siti dalam diskusi Pilkada Sehat dan Demokratis di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4).

Peneliti yang karib disapa Wiwik itu mengatakan, masalah ini sudah tidak relevan diperdebatkan. Apalagi dijadikan alat untuk kontestasi pilkada. Menurut Wiwik, masyarakat dari dulu sudah paham mengenai toleransi dan berkehidupan dengan berpegang kepada empat konsensus negara itu. "Dari kita bangun, melek mata, kita itu sudah beragam," kata Wiwik.

Dia menjelaskan, demokrasi pada dasarnya memberikan peluang munculnya kontestasi. Namun, kata dia, semua harus dilakukan dengan kedewasaan politik. "Biasanya di dalam kontestasi itu banyak kepentingan. Ini yang sebabkan kita saling berhadapan," katanya.

Karenanya, Wiwik meminta agar keterbelahan gara-gara pilkada dihentikan. Dia menegaskan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 45 itu tidak ada masalah. "Yang salah ya orang-orangnya. Yang mempermasalahan itu yang punya masalah," kata Wiwik.

Karenanya, dia menegaskan, keterbelahan, kesalahpahaman itu semua harus dihentikan. "Kesalahpahaman yang digoreng sampai gosong ini harus dihentikan," paparnya.

Jerry Sambuaga, tim sukses Ahok-Djarot sepakat keberagaman sudah final sejak ratusan tahun lalu. Namun, dia mengingatkan, keberagaman harus dirawat, dikuatkan dan diperjuangkan.

"Jangan sampai keberagaman yang sudah ada dibiarkan, tidak dikelola dan disalahgunakan oleh oknum dan beberapa kelompok yang memperkeruh suasana," katanya di diskusi itu. (boy/jpnn)