Listrik Jawa-Bali Tambah 10.000 MW
Minggu, 29 Juni 2008 – 08:53 WIB
![Listrik Jawa-Bali Tambah 10.000 MW](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Listrik Jawa-Bali Tambah 10.000 MW
JAKARTA – Kondisi kelistrikan Jawa-Bali masih akan terus rawan. Artinya, konsep pemadaman bergilir yang kini dilakukan PT PLN (Persero) untuk mengurangi beban masih akan terus berlangsung. Setidaknya, hal itu dilakukan sepanjang tahun ini sembari menunggu proyek 10 ribu megawatt selesai tahun depan. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, cadangan sistem kelistrikan nasional tahun ini tidak bisa ditambah. ”2008 ini cadangan listrik kita masih 20 persen,” ujarnya seusai rapat dengan jajaran direksi PLN di Jakarta Sabtu (28/6). Purnomo menggelar rapat selama 2,5 jam di kantor pusat PLN. Dari PLN hadir seluruh jajaran direksi, sementara Purnomo didampingi Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono. Kondisi kelistrikan Jawa-Bali mungkin akan sedikit membaik pada 2009. Sebab, ada tambahan pasokan dari tiga pembangkit di Indramayu, Labuhan, dan Rembang. ”Kapasitasnya 1.000 MW,” ujar Purnomo. Jadi, sambung Purnomo, meski beban listrik meningkat, tambahan pasokan itu diharapkan mampu menstabilkan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Fahmi mengakui, kasus PLTU Cilacap sangat memalukan PLN, meski sebenarnya pembangkit itu adalah tanggung jawab swasta. ”Besok pagi (hari ini, Red) 12 ribu ton batubara sampai di Cilacap. Itu batas minimal (bahan bakar) yang harus disediakan,” katanya. Meski demikian, bukan berarti PLTU Cilacap langsung bisa beroperasi normal. ”Pengoperasian butuh waktu, secara bertahap. Juga masih ada pengapalan (bahan bakar),” katanya.
Idealnya, kata Purnomo, cadangan kelistrikan harus berada di kisaran 30 persen. Jika tidak, pemadaman bergilir masih akan terus berjalan. Sebab, secara bergilir pasti diadakan pemeliharaan di pembangkit-pembangkit yang dimiliki PLN. ”Pembangkit-pembangkit PLN sudah tua, jadi recovery-nya perlu waktu,” tuturnya. Saat pemeliharaan pembangkit itulah, kapasitas daya yang dimiliki PLN tidak mampu memenuhi seluruh beban yang ada. ”Itu yang menyebabkan pemadaman bergilir,” kata Purnomo.
Baca Juga:
Pemerintah saat ini juga sedang membahas proyek pembangkit 10 ribu MW yang kedua. ”Nanti proyek itu memakai multienergi. Bukan hanya batubara, tapi kita juga gunakan geothermal. Sekarang masih dalam finalisasi antardepartemen,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dirut PLN Fahmi Mochtar menambahkan, PLN masih berupaya keras mengatasi krisis kelistrikan. ”Minggu-minggu ini masih rawan,” ujarnya. PLN telah memutuskan untuk membayar tagihan batubara di PT Sumber Segara Prima sebagai pengelola PLTU swasta (IPP) di Cilacap. PLTU Cilacap sejak Rabu mengalami kesulitan beroperasi karena pasokan batubaranya dari PT Adaro Energy terhambat akibat ketidakmampuannya membayar tagihan batubara. Sehingga, PLTU Cilacap yang biasanya memasok listrik hingga 600 MW hanya bisa memasok 100 MW.
Baca Juga:
Fahmi mengakui, tahun ini target PLN untuk membatasi pertumbuhan permintaan listrik agak sulit tercapai. ”Sampai Mei saja, (permintaan) sudah tumbuh 6,8 persen. Itu memberikan dampak bagi pembangkit karena beroperasi lebih dari kemampuan,” katanya. Namun, di sisi lain, sambung Fahmi, permintaan pertumbuhan listrik itu juga tidak bisa dicegah. ”Ini cermin dari adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat.” Pertumbuhan permintaan listrik pada tahun ini ditargetkan hanya 5 persen.
JAKARTA – Kondisi kelistrikan Jawa-Bali masih akan terus rawan. Artinya, konsep pemadaman bergilir yang kini dilakukan PT PLN (Persero) untuk
BERITA TERKAIT
- Irjen Suharyono Sebut Kematian Afif Maulana di Padang Bukan Akibat Dianiaya Polisi
- Gandeng Undip, KLHK Ingin Memperkuat Generasi Muda dalam Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia
- Polda Riau Bergerak Cepat, 5 Kg Sabu-sabu dan 20 Ribu Pil Ekstasi Gagal Beredar di Dumai
- Tuntutan Jaksa KPK Sebut Eks Mentan Tamak, Guru Besar Hukum Pidana: Harus Berdasar Fakta Persidangan, Jangan Asumsi
- Menuju Padmamitra Award DKI, Forum CSR DKI Jakarta Gelar CFD Clean Up
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Tak Masuk Pendataan BKN Bertahap, tetapi Susah Daftar PPPK, Para Guru Malah Tersiksa