Listrik Jawa-Bali Tambah 10.000 MW

Audit Kantor

       Pemerintah juga akan melakukan audit kelistrikan terhadap kantor-kantor departemen, kantor PLN, dan kantor-kantor milik Pemprov DKI Jakarta. ”Mulai 1 Juli kita audit penggunaan listriknya selama ini,” ujarnya. Dari audit itu, bisa dilihat apakah suatu kantor bisa menurunkan pemakaian listriknya dari bulan ke bulan. ”Kalau tidak ada pengurangan pemakaian listrik, kita akan lakukan pengurangan secara langsung. Program awal baru di DKI Jakarta,” terangnya.

      Di tengah segala keterbatasan yang dimiliki PLN, koordinasi antardepartemen mutlak diperlukan. Jalan utama yang tak bisa ditawar adalah penghematan listrik besar-besaran. Dia mengatakan, meski tidak ada keterbatasan daya, penghematan harus tetap dilakukan. Salah satunya untuk menghindari kerugian PLN. ”Wong kita jual listrik per kwh Rp 630, padahal biaya produksinya Rp 1.300,” ujarnya. Jika kerugian PLN semakin besar, tentu subsidi yang dikeluarkan pemerintah juga akan ikut membengkak. 

      Akhir-akhir ini, PLN memang sedang kelimpungan menghadapi krisis kelistrikan. Di satu sisi, permintaan akan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan gerak ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, tambahan pasokan listrik baru pascakrisis ekonomi 1997 sama sekali nihil. Penambahan pasokan listrik terakhir terjadi pada 2007 dengan kapasitas 2.000 – 3.000 MW.

      Sementara itu, PLN berjanji akan memberikan kompensasi kepada pelanggan terkait pemadaman listrik. Kompensasi yang diberikan berupa pengurangan tagihan listrik pada bulan berikutnya, sesuai dengan pemadaman yang dilakukan PLN. ”Tapi, pemberian kompensasi ini sesuai aturan.” (eri/kim)