LKPD Disclaimer, DAU Dipotong

JAKARTA- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey menyebutkan wacana pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak becus mengelola keuangan semakin menguat. Hal ini dimaksudkan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah bisa dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran rakyat.

"Sudah banyak usulan dari anggota DPR agar proporsi pemberian DAU dilihat juga dari hasil pengelolaan keuangannya. Dasarnya kita lihat dari audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey pada JPNN, Kamis (24/6).

Usulan agar ada pemberian reward and punishment untuk pengelolaan keuangan daerah, terang Olly, akan ditindaklanjuti dalam pembahasan di Badan Anggaran. Saat ini, pemda yang pengelolaan keuangannya baik, telah mendapat dana insentif daerah. Sedangkan yang kinerja keuangannya buruk belum diberikan punishment.

"Sanksinya ya baru sanksi hukum saja. Itupun kalau ada temuan BPK bahwa terjadi penyimpangan," ucapnya.