LKPD Disclaimer, DAU Dipotong
Kamis, 24 Juni 2010 – 21:42 WIB
JAKARTA- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey menyebutkan wacana pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak becus mengelola keuangan semakin menguat. Hal ini dimaksudkan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah bisa dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran rakyat. "Sanksinya ya baru sanksi hukum saja. Itupun kalau ada temuan BPK bahwa terjadi penyimpangan," ucapnya.
"Sudah banyak usulan dari anggota DPR agar proporsi pemberian DAU dilihat juga dari hasil pengelolaan keuangannya. Dasarnya kita lihat dari audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey pada JPNN, Kamis (24/6).
Baca Juga:
Usulan agar ada pemberian reward and punishment untuk pengelolaan keuangan daerah, terang Olly, akan ditindaklanjuti dalam pembahasan di Badan Anggaran. Saat ini, pemda yang pengelolaan keuangannya baik, telah mendapat dana insentif daerah. Sedangkan yang kinerja keuangannya buruk belum diberikan punishment.
Baca Juga:
JAKARTA- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey menyebutkan wacana pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak becus
BERITA TERKAIT
- Rayakan HUT ke-66, Gapensi Usung Semangat Bersama dalam Sinergi Membangun Negeri
- PELNI Layani 551.383 Penumpang Selama Libur Nataru, 5 Pelabuhan ini jadi Tujuan Favorit
- Tingkatkan Pelayanan Bandara, IAS Group Luncurkan GSE Teknologi Terbaru
- Winn Gas Luncurkan Produk Inovasi Terbaru, Ibu-Ibu Pasti Suka
- Lewat Cara ini SIG Dukung Inisiatif Kementerian BUMN Mewujudkan Asta Cita
- Baru Dirilis Awal Januari, Andal by Taspen Telah Diunduh Lebih Dari 1 Juta Peserta