LKPD Disclaimer, DAU Dipotong

Alhasil jumlah LKPD yang disclaimer atau buruk masih tetap tinggi. Parahnya ini telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Melihat fenomena itu, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, akan ada sanksi tegas bagi daerah yang kinerja keuangannya buruk. Yaitu dengan memotong alokasi DAU daerah bersangkutan.

Kapan sanksi tersebut diberlakukan? Menurut Olly, saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Banggar. "Kalau semua sudah sepakat, kenapa harus menunggu lama. Tahun depan bisa dimulai pemberian sanksinya. Ini agar pemda lebih peduli dan tidak main-main lagi. Lagi pula apa tidak malu kalau kepala daerah kita banyak yang ditahan karena salah mengelola keuangan," tuturnya.(esy/jpnn)