Lobi Koalisi Jokowi-JK Jadi Penentu

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dijadwalkan kembali memasuki masa sidang pada 14 Agustus 2014. Suhu politik di parlemen mungkin bakal langsung memanas saat itu. Pemicunya, perseteruan dua kubu di parlemen sebagai imbas perbedaan dukungan dalam Pilpres 2014.

Kubu Prabowo-Hatta Rajasa telah berancang-ancang membawa ketidakpuasan mereka atas proses Pilpres 2014 ke Senayan.

Di luar permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi maupun laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) "Kecurangan" Pemilu juga telah digulirkan.
 
Hal yang dijadikan landasan, salah satunya, adalah diabaikannya permohonan Prabowo-Hatta untuk menunda penyelesaian rekapitulasi pada 22 Juli lalu.

KPU dituding tidak lentur menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang diajukan kubu pasangan nomor urut 1 dalam pilpres lalu itu.
 
Salah satu promotor usul pembentukan pansus pilpres tersebut adalah Fraksi PKS. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, secara prinsip, pihaknya mendukung rencana tersebut. Menurut dia, hal itu memang merupakan salah satu kewenangan DPR terkait dengan fungsi kontrol.
 
Dia mengungkapkan, selama menjalani reses, pihaknya mendapat banyak masukan dari rakyat yang kecewa atas pelaksanaan pilpres lalu. "Karena itu, wajar bila ditindaklanjuti," tegas Hidayat.
 
Apakah efektif, mengingat terbatasnya waktu karena masa kerja anggota yang berakhir 1 Oktober nanti?

Mantan ketua MPR itu meyakinkan bahwa pansus bisa diselesaikan pada akhir masa sidang DPR periode 2009"2014. "Ini tidak boleh dibendung dengan dalih tidak efektif, (tersisa) satu hari saja masih efektif," ungkapnya.
 
Sesuai dengan tata tertib DPR, pembentukan pansus bisa diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR dari tiga fraksi. Usul tersebut kemudian disampaikan ke pimpinan DPR untuk kemudian dibawa ke rapat badan musyawarah (bamus) untuk dijadwalkan pada sidang paripurna.

Di situlah usul pembentukan akan diputuskan untuk diterima atau ditolak. Pansus tersebut dibentuk untuk mempelajari dan mengkaji suatu masalah. Berdasar kajian-kajian itulah, pansus kemudian mengeluarkan laporan dan rekomendasi.
 
Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar tegas menolak wacana yang digulirkan sejumlah anggota tersebut. Menurut dia, pembentukan pansus tidak memiliki urgensi. "Kecurangan? Kecurangan apa? KPU sudah fair. Tidak perlu dibentuk pansus-pansus segala," tegasnya.
 
Karena itu, dia berharap rekan-rekannya sesama anggota dewan yang berpikiran untuk membentuk pansus mengurungkan niatnya. Kalau tetap dipaksakan, dia mengingatkan bahwa hal tersebut hanya akan mencederai proses demokrasi yang sudah berjalan baik. "Tolong, jangan cederai demokrasi dan melawan kehendak rakyat," imbuhnya.

Pada pilpres lalu, PKS dan PKB berada di dua kubu pasangan capres yang berbeda. PKS mendukung Prabowo-Hatta, sedangkan PKB mendukung Jokowi-JK. Di atas kertas, kekuatan kubu Prabowo-Hatta di parlemen lebih besar.

Saat pilpres, koalisi mereka didukung lima parpol utama di parlemen. Mereka adalah Partai Gerindra (73 kursi), Partai Golkar (91), PAN (49), PPP (39), dan PKS (40). Total 292 kursi atau sekitar 52,14 persen dari keseluruhan 560 kursi.
 
Namun, angka-angka tersebut baru di atas kertas. Dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan masih sangat menentukan. Hingga saat ini, lobi-lobi masih terus dilakukan kubu Jokowi-JK terhadap sejumlah partai yang selama ini berada di kubu Prabowo-Hatta. Salah satu yang sedang intens digalang adalah dengan Partai Golkar.
 
Saat ini Jokowi-JK didukung empat parpol di parlemen. Mereka adalah PDIP (109 kursi), Partai Nasdem (35), PKB (47), dan Partai Hanura (16). Jika ditotal, kekuatan parpol di belakang Jokowi-JK adalah 207 kursi atau 39,97 persen.
 
Selain Partai Golkar, kekuatan Partai Demokrat (PD) yang saat ini masih cenderung berada di tengah-tengah juga akan sangat menentukan dinamika politik di parlemen mendatang.