Lobi Kurikulum, Mendikbud Rajin Safari Politik

Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalankan kurikulum baru 2013 masih alot di DPR. Mendikbud Mohammad Nuh mulai gencar safari politik untuk memuluskan urusan kurikulum ini. Kemarin dia bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie khusus membahas soal kurikulum 2013.
 
"Meskipun kewenangan kurikulum ini ada di tangan pemerintah, tetapi kami berkonsultasi dengan DPR," ujar menteri asal Surabaya itu. Dia menuturkan jika pertemuan itu untuk melaporkan detail kurikulum baru. Baik itu soal konsep, konten, dan lainnya.
 
Nuh menuturkan urusan kurikulum baru saat ini memang sedang dalam pembahasan dengan Komisi X DPR. Tetapi dia mengelak jika pembahasan dengan Komisi X DPR itu berujung pada keputusan diluluskan atau tidak penerapan kurikulum baru ini. "Pembahasan dengan Komisi X sekarang ada fase persiapan pelaksanaan," tandasnya.

Dari pertemuan ini, Nuh mengatakan mendapat masukan dari DPR. Dia mengatakan jika ada masukan supaya proses pemberlakukan kurikulum baru ini dikawal. "Jangan sampai persiapannya tidak matang," ucap mantan Menkominfo itu.
 
Safari politik Mendikbud Mohammad Nuh khusus untuk urusan kurikulum baru ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya dia juga sudah bertemu dengan pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain itu, Nuh juga sudah menjalin komunikasi dengan Lembaga Pendidikan Ma"arif (LPM) Nahdlatul Ulama (NU). Nuh juga sudah safari politik ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
 
Sementara itu di kalangan masyarakat gelombang penolakan kurikulum baru kian nyaring. Kali ini disuarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Kemarin meraka membeberkan sejumlah kejanggalan dalam persiapan pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang digagas Kemendikbud. Berbekal sejumlah temuan kejanggalan tersebut, mereka menolak keras pemberlakukan kurikulum baru.
 
"Jika akhirnya Kemendikbud tetap nekat menjalankannya, akan gagal juga karena gurunya tidak mampu menjalankan kurikulum baru," ujar peniliti Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari Rachman. Tudingan tersebut muncul karena mereka menilai sistem mempersiapkan guru oleh Kemendikbud janggal.
 
Juliantari menuturkan jika Kemendikbud telah menetapkan sistem berjenjang dalam mempersiapkan guru. Dimulai dengan penyiapan pelatih nasional, master teacher, hingga guru kelas. "Target training guru oleh Kemendikbud itu terkesan ambisius," kata dia.
 
Misalnya, penyiapan pelatih nasional dan master teacher dijalankan pada bulan ini. Tetapi di lapangan, belum muncul upaya konkrit dari Kemendikbud untuk urusan pelatihan ini.
 
Selain urusan persiapan guru, ICW juga menemukan kejanggalan dalam penganggaran untuk kurikulum baru sebesar Rp 2,49 triliun. Mereka menilai jika uang super jumbo itu berpotensi sia-sia atau pemborosan karena kurikulum baru tidak berjalan efektif.

"Justru kita khawatir jika uang yang besar itu malah membuat pendidikan semakin terpuruk," tutur Juliantari. (pri/wan)