Lobi Pak Bupati ke Elite PDIP Muluskan Jalan Amran

jpnn.com - jpnn.com - Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan mengaku membantu Amran Mustary menjadi kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Malut.
Ketua DPD PDI Perjuangan Malut ini menjelaskan, akhir 2014 Amran bersama koleganya, Ketua DPW PAN Malut Imran S Djumadil mengajaknya bertemu di Plaza Senayan, Jakarta. Rudi bersama sekretarisnya pun bertemu Imran dan Amran.
Menurut Rudi, di situlah terjadi permintaan agar Amran direkomendasikan sebagai kepala BPJN IX Maluku dan Malut.
"Mereka meminta agar melalui Fraksi PDIP merekomendasikan," kata Rudi saat bersaksi untuk Amran, terdakwa suap anggaran Kemenpupera di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2).
Awalnya, Rudi tidak menanggapi permintaan itu. Namun, akhirnya dia cuma membantu mengusulkan mengingat Amran berasal dari Maluku.
"Jadi saya bantu mengusulkan saja. Tapi karena kepala balai ini dari Maluku, alangkah baiknya pejabat di Maluku juga," ungkap Rudi.
Dia mengaku mempresentasikan kepada Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bambang Wuryanto. "Beliau (Bambang) bilang 'akan kita endorse ke kementerian'," kata dia.
Selain Bambang, Rudi juga mengaku menemui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk keperluan yang sama.
Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan mengaku membantu Amran Mustary menjadi kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Malut.
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Mbak Ita & Suami Ditahan KPK, Balai Kota Semarang Sambut Pimpinan Baru
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Seusai Mengakhiri Jabatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan Suami Langsung Ditahan KPK