Lobi Selamatkan Boediono-Sri Mulyani

Menurut dia, Demokrat sah-sah saja menjalin komunikasi dan koordinasi. PKS saat ini memastikan tidak akan menyentuh posisi presiden. Dalam hal ini, batasan yang diatur dalam perppu sudah menegaskan bahwa presiden tidak terlibat. "Pijakan itu sudah jelas," katanya.

Namun, terhadap proses kebijakan yang diambil, PKS menempuh langkah objektif. Mahfudz menegaskan, PKS akan tetap berdasar pada data dan fakta yang didengar dan dikumpulkan dalam pansus. "Karena ini pandangan fraksi, mungkin PKS tidak akan berubah," tandas Mahfudz.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengakui, pertemuannya dengan para petinggi partai koalisi bukan berdasar arahan SBY. Menko Perekonomian itu menganggap pertemuan petinggi partai koalisi sebagai bentuk silaturahmi. "Siapa saja boleh melakukan silaturahmi, komunikasi. Itu tidak ada masalah, tidak ada larangan," kata Hatta di Kantor Presiden kemarin.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Menag Suryadharma Ali menegaskan, sebenarnya pandangan sementara pansus adalah hal tidak lazim karena penyelidikan masih berjalan. "Nah, bila ada temuan-temuan baru, itu mungkin saja. Kan pendapat awal jadi berubah. Ketika pendapat awal itu berubah, nanti ada prasangka macam-macam," jelasnya.