Lobi Wamenhan Dinilai Ilegal

Kata Helmy, banyak klausa dalam RUU Kamnas yang masih menimbulkan polemik di masyarakat. "Coba lihat pasal yang menyebutkan pelibatan TNI dan intelijen dalam ranah penegakan hukum. Lantas dilakukan lobi tertutup oleh Wamenhan. Ini ada apa sebenarnya?" kata dia.

Helmy meminta supaya pemerintah segera saja melakukan sosialisasi dan uji publik yang lebih gencar di tengah masyarakat sebagai cara sehat dan demokratis dalam upayanya menggolkan RUU Kamnas itu daripada melakukan cara-cara gerilya politik dengan menggelar lobi-lobi tertutup itu. ”Kami meminta pemerintah dalam hal ini Kemenhan untuk mengajak publik berdiskusi dalam kajian ilmiah dan dialog terbuka. Dan bukannay melakukan aksi gerilya politik di DPR," katanya.

Lebih jauh Helmy mengatakan, munculnya tudingan transaksi politik dalam lobi setengah kamar ini, karena adanya kesan pembahasan RUU Kamnas tergelincir dalam kerangka kepartaian. Padahal posisi pemerintah berada dalam rangka politik pemerintahan. "Kalau Wamenhan melakukan lobi-lobi kepada fraksi-fraksi yang merupakan anggota koalisi pemerintah itu maka saya khawatirkan tergelincir dalam suatu kerangka politik kepartaian. Dalam hal ini kerangka politik sekretariat gabungan, pengusung pemerintahan SBY – Boediono. Padahal dalam mengusulkan RUU Kamnas seharusnya yang dilakukan adalah politik kenegaraan," tuntasnya.

Seperti diketahui, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi sejumlah fraksi di DPR pada Senin (15/10), diantaranya menemui Fraksi Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Selanjutnya Sjafrie juga akan mendatangi Fraksi PDIP, Gerindra, dan Hanura. Sebelumnya pada Selasa (9/10) Sjafrie bersama Fraksi PKB dan PBNU menggelar acara diskusi RUU Kamnas di DPR bertema "Menegakkan Supremasi Sipil dan Kedaulatan NKRI dalam RUU Kamnas". (boy/jpnn)