Logika Koalisi Indonesia Hebat Dicap Sulit Dipahami

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsy sangat menyayangkan paripurna DPR yang batal digelar, Kamis (13/11), karena kesepakatan yang telah dicapai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) dimentahkan kembali.

Apalagi, buyarnya kesepakatan itu dikarenakan permintaan lain yang disampaikan KIH di luar yang sudah disepakati. Kesepakatan itu antara lain terkait jatah 21 pimpinan alat kelengkapan dewan untuk KIH dan berkenaan dengan revisi pasal dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Sayang sekali, kerja kita harus terhambat lantaran ada permintaan yang lain lagi," kata Aboebakar, Jumat (14/11).

Aboebakar mengira dengan diberikannya jatah 21 kursi pimpinan AKD, permasalahan akan berakhir. "Eh ternyata saat ini ada permintaan yang lain lagi," sesalnya.

Menurut dia, apa yang diminta KIH itu sangat berlebihan. Seperti revisi pasal 98 ayat 6, 7, 8 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3,
dan pasal 60 Tata Tertib DPR yang mengatur penggunaan hak anggota di komisi. "Ini akan mengembalikan kita ke orde baru. Kita akan mundur kebelakang, dan kembali memposisikan DPR yang menjadi macan ompong," katanya.

Makanya, Aboebakar mengatakan, jangan heran bila nanti DPR akan kembali sekedar menjadi lembaga stempel belaka, karena kewenangan utamanya melalui hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket akan dipangkas.

"Saya rasa ini adalah bentuk ketakutan yang luar biasa atas salah urus Kartu Sakti kemarin, sehingga hak-hak DPR itu harus dipangkas," kata Aboebakar.

Menurutnya lagi, ini juga keanehan yang luar biasa, di mana tanpa ada usulan atau desakan dari pihak manapun ada anggota DPR yang mengusulkan untuk memangkas kewenangannya sendiri. "Saya benar-benar tak paham dengan logika yang dipakai," ujar Aboebakar.