Loh loh...DPRD Bogor Anggarkan Rp 10 Miliar Cuma Buat Ini

jpnn.com - BOGOR - Anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Bogor tengah menjadi sorotan warga setempat. Hal ini menyusul kepergian Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono dan Wakil Ketua Heri Cahyono ke  Paris, Perancis beberapa waktu lalu yang tidak jelas tujuan dan asal anggarannya.

Namun ternyata bukan itu saja hal aneh terkait anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat Kapten Muslihat pada tahun 2015. Dalam APBD 2015 ternyata ada mata anggaran perjalanan dinas luar daerah dalam kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp 10 miliar lebih.  

“Yang aneh malah komponen perjalanan dinas  luar daerah yang terbesar ada pada kegiatan rapat alat kelengkapan dewan, artinya DPRD memang sejak awal merancang agar rapat-rapat digelar diluar kota,” ujar Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah seperti diberitakan Radar Bogor (grup JPNN), Minggu (20/12).

Kopel Indonesia mencatat, dalam dokumen yang dibahas oleh DPRD menyebutkan, usulan anggaran kunker tahun 2015 mencapai Rp26,389 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah sebesar Rp4,7 miliar, belanja perjalanan dinas luar daerah dalam kegiatan pembahasan raperda sebesar Rp 6,2 miliar.

Kemudian ada biaya belanja perjalanan dinas luar daerah dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebesar Rp 5,2 miliar. Sementara alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah terbesar terletak pada belanja perjalanan dinas luar daerah dalam kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp 10 miliar lebih.   

Syam menuturkan, tidak ada alasan bagi DPRD untuk menggelar rapat diluar daerah. Pasalnya, kantor mereka dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang memadai untuk menggelar rapat.  “Rapat boleh digelar diluar kantor DPRD, jika terjadi suasana yang kurang kondusif misalnya adanya ancaman bom, atau suasana ruang rapat yang kurang kondusif. Namun, mustahil Kota sekelas Bogor tidak memiliki ruangan rapat yang bagus,” ungkapnya.

Jika selama ini anggota DPRD Kota Bogor sering menggelar rapat diluar daerah, maka hal itu tentunya juga akan berimbas dengan membengkaknya anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja DPRD Kota Bogor. 

Dia bahkan menilai alokasi anggaran tersebut sangat tidak efisien sehingga berpotensi dikorupsi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. "Mereka selama ini berkordinasi dengan legislatif melalui sebuah forum rapat. Secara tidak langsung SKPD juga akan ikut-ikutan keluar kota, dan anggaran daerah akan semakin terkuras. Ini Bisa menjadi modus untuk memuluskan terjadinya tindak pidana korupsi.  Masyarakat termasuk media akan sulit mengawasi karena waktu dan tempat rapat yang dirahasiakan,” tegasnya.