Lokasi IKN Disebut Tempat Jin Buang Anak, Hetifah: Edy Mulyadi Enggak Tahu Kaltim

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Edy Mulyadi tidak tahu banyak tentang kondisi Kalimantan Timur sehingga menyebut lokasi IKN Nusantara sebagai tempat jin buang anak.
"Dia belum tahu saja, Kaltim seperti apa. Sebenarnya banyak potensi," kata Hetifah saat dihubungi, Selasa (1/2).
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menyebut perkataan Edy tentang IKN Nusantara tentu menyakiti perasaan warga Kaltim dan Kalimantan secara keseluruhan.
Namun, wakil rakyat Daerah Pemilihan Kaltim, itu mengatakan warga Kalimantan memilih jalur hukum dan tidak represif menyikapi pernyataan Edy saat menggambarkan lokasi IKN Nusantara.
Hetifah pun mengapresiasi langkah penyidik Bareskrim Polri yang telah menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka dan menahannya.
"Kami ingin aparat yang turun tangan dan alhamdulilah, sekarang sudah dilakukan tindakan. Kami percayakan (kepada polisi, red)," ucap Hetifah.
Bareskrim Polri resmi menetapkan YouTuber Edy Mulyadi sebagai tersangka ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tentang tempat jin buang anak, Senin (31/1).
Penyidik Bareskrim Polri juga langsung menahan Edy Mulyadi untuk 20 hari ke depan.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimatan Timur Hetifah Sjaifudian menyebut Edy Mulyadi tidak tahu banyak kondisi Kalimantan Timur sehingga eks wartawan itu menilai lokasi IKN Nusantara sebagai tempat jin buang anak.
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Hobi Judi Online 1XBET, Pengusaha Ini Habiskan Rp 6 Miliar
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Bea Cukai-Polri Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu-Sabu di Bengkalis, InI Kronologinya
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik