Lokasi Munas Golkar Masih Misterius
DPP Ditantang Tunjukkan Izin Kegiatan
jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar bingung menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX, yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
"Saya mau katakan, bahwa mereka itu sedang bingung lokasi penyelenggaraan munas, karena belum dapat izin menyelenggarakan kegiatan," kata Jurubicara Poros Muda Partai Golkar wilayah Indonesia Timur, Victor Abraham Abaidata, Senin (24/11).
Dia mengatakan berdasarkan keputusan Rapimnas, penyelenggaraan Munas akan dilakukan di Bandung tanggal 30 November hingga 4 Desember 2014. Namun lantaran tidak memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan, maka DPP pun melakukan konsolidasi untuk mengubah lokasi penyelenggaraan ke Surabaya.
"Saya dapat informasi mereka pindahkan ke Surabaya, tapi di sana pun tidak mendapatkan izin. Lalu mereka coba pindahkan lagi di Bali, dan hasilnya sama," beber Victor.
Dia mengatakan apabila DPP Partai Golkar mengklaim sudah memperoleh izin penyelenggaraan munas di Bali, maka DPP Partai Golkar sebaiknya bisa menunjukkan bukti izin tersebut.
"Jangan-jangan mereka mengaku sudah memperoleh izin di Bali hanya untuk meyakinkan DPD I dan II saja," kata dia.
Menurut Victor, skenario percepatan munas oleh DPP Partai Golkar, untuk memuluskan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertahankan posisi, bak buah simalakama. Kini DPP tengah memutar otak atas penyelenggaraan munas yang kadung diputuskan untuk dipercepat.
"Tanggal 30 November itu tinggal sepekan lagi. Ini seperti buah simalakama, kalau mereka mau mengundur waktu pelaksanaan, maka harus melalui rapimnas lagi. Atau jangan-jangan tetap 30 November tapi dapat izin penyelenggaraannya di Timor Leste," tandas Victor bercanda. (rmo/jpnn)
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar bingung menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX, yang telah diputuskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan
- Barang Hasil Penindakan di 3 Wilayah Ini Dimusnahkan Bea Cukai, Berikut Perinciannya
- Terima JAM Intel Kejagung, Mendes Yandri Ingin Perkuat Pengawasan Dana Desa