Lokasi Wisata Baru Bernama Jeglongan Sewu, Kritik Pedas

Sebab hal tersebut berpengaruh juga pada biaya transportasi investor dalam menjalankan bisnisnya.

’’Investor jelas punya hitungan matang sebelum memilih tempat berinvestasi,’’ kata pejabat asal Kota Madiun itu.

Makanya, Sodiq juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Ngawi untuk berkomunikasi dengan DPU Provinsi terkait potensi kerusakan jalan nasional itu.

Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan makin parah di wilayah jalan nasional. Terutama yang masuk wilayah Ngawi. Seperti dari empat penjuru Ngawi – Caruban, Ngawi – Maospati, Ngawi – Mantingan, dan Ngawi – Bojonegoro.

Sebab, status jalan tersebut bukan di bawah kendali pemkab Ngawi melainkan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah Ngawi.

’’Jalan nasional kan bukan kewenangan kami, tapi BBPJN atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),’’ ucapnya.

Dia tidak mau citra Ngawi yang sedang dibangun saat ini rusak hanya karena ruas jalan yang tidak layak.

Sedangkan untuk jalan kabupaten, pihaknya masih terus meminta kontraktor pelaksana jalan nasional tol hingga sub kontraktornya bertanggung jawab.