Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Serang setelah menemukan adanya intervensi politik yang dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Yandri Susanto, dalam Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Keputusan ini diambil dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) 2024 dengan perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Majelis Hakim MK menyatakan bahwa Yandri Susanto terbukti menggunakan jabatannya untuk memenangkan istrinya sebagai Bupati Kabupaten Serang.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengatakan bahwa tindakan Yandri Susanto merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai demokrasi.

"Seorang pejabat publik seharusnya menjaga netralitas dan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Apa yang dilakukan Menteri Desa PDTT ini bukan hanya mencoreng proses demokrasi, tetapi juga melanggar berbagai regulasi yang berlaku," ujar Delpedro di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/2).

Lokataru Foundation, yang aktif memantau jalannya Pilkada 2024, menemukan bahwa Yandri Susanto memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi kepala desa di Kabupaten Serang agar mendukung istrinya.

Selain itu, Yandri juga diduga melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung dengan memobilisasi sumber daya pemerintah desa demi memenangkan sang istri dalam kontestasi politik tersebut.

"Kami menemukan bukti bahwa kepala desa diarahkan untuk mendukung calon tertentu, dan jaringan pemerintah desa dikerahkan untuk kepentingan politik keluarga Menteri Desa PDTT. Ini jelas melanggar prinsip netralitas pejabat publik," tambahnya.

Tindakan ini dianggap tidak hanya bertentangan dengan etika pemerintahan, tetapi juga melanggar sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kepala desa harus netral dalam politik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga melarang pejabat negara untuk terlibat dalam kampanye atau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu calon.