Lombok Barat Dukung Program Pendidikan Gizi di Sekolah

jpnn.com, LOMBOK BARAT - Progam pendidikan gizi di sekolah yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat respons positif pemda. Di Lombok Barat, program tersebut diperkuat dengan peraturan bupati yang ditetapkan 2019.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat M. Hendrayadi, pendidikan gizi sudah dilakukan pada 2018. Kemudian diperkuat dengan Perbup yang sasarannya SMP. Hingga 2019, ada 27 SMP negeri dan swasta yang menjadi pilot project. Tahun 2020, Disdikbud menargetkan 41 SMP negeri dan 12 SMP swasta sudah melaksanakan aksi gizi.

"Dalam pelaksanaan pendidikan gizi ini kami mendapat dukungan dari Kemendikbud lewat SEAEMEO RECFON yang memberikan modul gizi baik untuk siswa, guru dan ortu," terang Hendrayadi yang ditemui JPNN.com di Lombok Barat, Jumat (11/10).

Dia menyebutkan, Perbup tentang pendidikan gizi di sekolah ini menjadi jembatan antara Disdikbud dan Kementerian Agama untuk kolaborasi. Sebagai instansi yang menaungi Madrasah Tsanawiyah, Kemenag juga akan ikut menyukseskan program tersebut.

"Kami sudah teken kerja sama dan sedang diinventarisir sekolah mana saja yang bisa dilanjutkan progran ini di 2020," ucapnya.

Untuk tataran PAUD dan SD, menurut Hendrayadi, programnya dipisahkan per kecamatan dengan dibantu perusahaan-perusahaan.

Pondok Pesantren NU Darussalam yang berdiri sejak 1986 dan memiliki 950 siswa belum mendapatkan pendidikan gizi. Bahkan untuk bantuan operasional, Ponpes ini hanya mengandalkan wali murid dan swadaya masyarakat.

"Siswa kami yang mondok 500 orang. Sisanya pulang pergi. Yang mondok ini bayar Rp 375 ribu per bulan, di mana Rp 75 ribu untuk pondok. Rp 300 ribu bayar kos (biaya makanan)," terang Pimpinan Ponpes NU Darussalam Tuan Guru Haji Hardiyatullah Ridwan saat menerima kunjungan Direktur SEAMEO RECFON Dr. Muchtaruddin Mansyur dan Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Dr Imran Nur Ali.