Lombok Diguncang Gempa, Bamsoet Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan belasungkawanya kepada keluarga korban lindu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelumnya gempa bumi berkekuatan 6,4 SR ypada Minggu (29/7) pagi itu telah merenggut 15 korban jiwa termasuk seorang warga negara Malaysia.

“Saya menyampaikan rasa prihatin dan dukacita yang mendalam, terutama bagi korban yang meninggal dan terluka serta bagi keluarga korban untuk bersabar menerima musibah gempa ini,” ujar Bamsoet -sapaan akrabnya- melalui layanan pesan WhatsApp, Senin (30/7).

Legislator Partai Golkar itu mengharapkan proses penanganan pasca-bencana bisa dilakukan secara cepat dan masif. Menurutnya, hal yang harus diprioritaskan adalah bantuan untuk korban selamat.

Bamsoet mendorong Badan SAR Nasional (Basarnas) yang kini bernama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera memberikan bantuan.

“Baik berupa bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa,” cetusnya.

Mantan ketua Komisi III DPR itu juga meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui taruna siaga bencana (Tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan. Harapannya, kebutuhan masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Selain itu, kata Bamsoet, hal yang diperlukan adalah posko kesehatan. Karena itu DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendirikan posko siaga kesehatan yang menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi.

Bamsoet juga memberi perhatian khusus pada bangunan yang rusak akibat gempa. Dia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera merehabilitasi rumah, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan yang rusak.