Loyalis Prabowo Anggap Wiranto Oportunis
jpnn.com - JAKARTA - Tim sukses Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo meminta masyarakat tidak mempercayai mantan Panglima ABRI, Jenderal (purn) Wiranto. Menurut Suryo, bekas atasannya di ABRI itu hanya petualang politik.
"Jangan percaya Wiranto karena dia oportunis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di zaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi presiden, dia (Wiranro, red) dipecat. Gus Dur paham Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," kata Suryo menanggapi penjelasan Wiranto soal DKP yang disiarkan langsung oleh stasiun TV swasta.
Sebelumnya, Wiranto dalam keterangannya menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Perwira dibentuk untuk menghindari penilaian pribadi atas pelanggaran yang dilakukan perwira TNI. Terkait hal itu, Suryo meminta Wiranto tidak terus berkelit.
"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," ungkapnya.
Lebih lanjut loyalis Prabowo itu menjelaskan, DKP yang dibentuk Wiranto cacat hukum. Alasannya, pembentukan DKP bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.
Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer. “Pertanyaannya, kapan dan dimana Prabowo diadili melalui peradilan militer?" tanya dia.
Suryo menambahkan, Prabowo sengaja tidak diajukan ke mahkamah militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI lainnya. "Peradilan terhadap Prabowo sengaja diulur-ulur. Padahal desakan untuk menggelar mahmil sangat kuat. Tapi keputusan tetap ada di tangan Wiranto. Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," ujarnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Tim sukses Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo meminta masyarakat tidak mempercayai mantan Panglima ABRI, Jenderal (purn) Wiranto.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jutaan Honorer jadi PPPK 2024, tetapi 1 Hal Penjamin Ketenangan Ini Harus Dipastikan
- Cukup Bayar Rp 5 Ribu Masyarakat Bisa Lihat Keindahan Jembatan Ampera
- Kemensetneg Sebut Pengelolaan Gedung Balai Sidang JCC Diambil Alih Negara
- Hakim Vonis Crazy Rich PIK Penjara 5 Tahun di Kasus Korupsi Timah
- Hakim Tetapkan Kerugian Lingkungan Kasus Timah Rp271 Triliun
- Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu