LPG 3kg di Temanggung Dialihfungsikan, Begini kata Pertamina

jpnn.com, TEMANGGUNG - PT Pertamina menyiapkan penambahan fakultatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan LPG 3 Kg aman serta menindaklanjuti isu kelangkaan gas di wilayah Temanggung yang diduga digunakan petani untuk omprongan saat panen tembakau.

Unit Manager Communication & CSR MOR IV PT Pertamia Andar Titi Lestari mengatakan, indikasi sulitnya warga mendapatkan LPG 3 kg di Temanggung ini murni karena adanya peningkatan kebutuhan saat musim panen tembakau, di mana elpiji bersubsidi ini dialihfungsikan oleh petani untuk mengeringkan tembakau atau yang biasa disebut dengan 'omprongan'.

Padahal pemerintah sebelumnya telah mengimbau petani untuk menggunakan oven batubara, cangkang sawit, cangkang kemiri, kayu turi, atau elpiji 12 kilogram untuk kegiatan omprongan ini mengingat jumlah bahan bakar yg diperlukan sangat banyak dan bisa menganggu pasokan lpg 3kg di wilayah tersebut.

“Kami telah menyiapkan tambahan yang sifatnya fakultatif sebanyak 18.480 tabung pada periode ini. Sebagai contoh, hari ini diberikan penambahan 1.667 tabung, Sehingga total penyaluran hari ini di Temanggung sebanyak 23.320 tabung dari rata-rata penyaluran normal harian di Kab Temanggung yaitu 21.643 tabung/hari," jelas Andar.

Pertamina sebelumnya telah melakukan penambahan fakultatif sebanyak 17.803 tabung di wilayah Temanggung yang disalurkan selama minggu ini. Di mana alokasi normal adalah 541.080 tabung perbulan, sehingga Pertamina pada bulan ini telah menyalurkan 559.560 tabung untuk wilayah Temanggung.

“Pertamina selalu siap untuk menyediakan kebutuhan LPG untuk masyarakat. Perlu diinformasikan bahwa kebijakan penerapan distribusi LPG 3kg berbeda dengan non-PSO di mana Pertamina mengikuti Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.  Pertamina hanya bertanggung jawab melakukan pengawasan sampai dengan pangkalan LPG 3kg," terang Andar.

Selain itu Pertamina kata Andar sangat memerlukan keikutsertaan pengawasan dari Pemda dan Kepolisian.