LPNU Tuding Mentan Bohong

"Pendaftaran dan verifikasi importir ada di Kementerian Pertanian, untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Perdagangan dan keluar izin. Importir-importir baru ini yang selanjutnya menjadi kartel. Jadi bohong kalau Menteri Pertanian mengatakan tidak tahu adanya kartel," tandasnya.

 

Ke depan, LPNU tetap mendukung kebijakan penghentian impor produk hortikultura, termasuk bawang putih. Meski demikian untuk menghindari kemungkinan gangguan stabilitas harga, Pemerintah didesak terlebih dahulu memperbaiki produktifitas dan tata niaga produk pertanian di pasaran.

 

"Pemerintah jangan terlibat secara langsung, tapi memposisikan diri pada pembuat regulasi yang baik. Masyarakat sebagai pelaku pertanian diperhatikan, aspek permodalan dari perbankan juga diperhatikan, kalangan usahawan diberi ruang, dan Pemerintah mengontrol dengan aturan yang sifatnya tidak mengekang," pungkas Mustolihin.

 

Keberadaan kartel terungkap dari temuan 394 kontainer berisi bawang putih impor dari China dan Thailand, dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Atas temuan tersebut KPPU sudah memanggil 11 importir yang disinyalir sebagai pemilik bawang putih tersebut.(fat/jpnn)