LPP Suara Rakyat Gelar Diskusi Publik Perihal Kontroversi Presiden Boleh Berkampanye

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) menggelar diskusi publik dengan menghadirkan para kontestan Pemilu yang akan bersaing pada Pilpres 2024 ini.

Diskusi yang membahas kontroversi pernyataan Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye itu berlangsung di kawasan Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Sekjen Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat Imam Sunarto Arief mengungkapkan diskusi publik ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024.

“Ada banyak isu yang harus diklarifikasi sebagai sumber informasi dari para kontestan yang bertarung. Hal itu perlu agar tidak menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Pemilu harus berjalan lancar dan damai dengan segala konsekuensi aturan yang kita miliki saat ini,” ungkap Imam.

Imam menambahkan aturan perundang-undangan tidak bisa ditafsirkan melalui moral dan etik. Sebab proses lahirnya undang-undang yang sekarang ini disepakati oleh wakil rakyat yang tentu sudah mempertimbangkan moral dan etik.

Dia menilai masih banyak hal yang dirasa belum sempurna dan masih meninggalkan ketidakpuasan bagi sebagian kelompok masyarakat, khususnya para pendukung kontestan yang saat ini sedang bertarung memperebutkan suara elektoral.

“Apapun itu Pemilu harus dilaksanakan dengan rule of game yang kita miliki saat ini," tegas Imam

Hadir sebagai nara sumber  Tim Kemenangan Nasiolal (TKN ) Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri oleh Roby Nurhahi, TPN 02 Prabowo -Gibran diwakili Riza Patria, sementara dari Paslon 03 Ganjar -Mahfud dihadiri Hengky Irawan.