LRT Fase Dua Segera Dibangun

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase Satu, rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun yang kini dalam tahap penyelesaian akan dilanjutkan dengan fase kedua. Itu yang dikatakan Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi. LRT Fase Dua, yaitu rute Velodrome-Tanah Abang.

PT Jakpro, ungkap Satya, kini tengah mempersiapkan konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak swasta. Tujuannya, mensosialisasikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur sekaligus membangun ketertarikan investor.

"Kalau investor tertarik, dalam waktu dekat kita harus sudah siap untuk melakukan lelang. Nah celakanya kalau investornya nggak ada yang berani, nggak ada yang mau masuk (berinvestasi), nah itu celaka itu," ungkapnya ditemui di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).

Dirinya mengaku optimistis akan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Ibukota. Terlebih LRT Fase Dua sangat strategis sebagai moda transportasi massal menuju Pusat Perniagaan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saya selalu bilang kalau fase dua itu sangat penting bagi kita, agar masyarakat punya harapan kalau transportasi publik ini bukan hanya event Asian Games saja, dari Kelapa Gading sampai Velodrome. Tapi benar-benar line-nya (lintasan) hidup, dari Kelapa Gading-Velodrome ke Tanah Abang," tambahnya.

Terkait besaran investasi dalam Fase Dua, menurutnya tidak mahal. Merujuk proyek LRT fase pertama yang menelan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun, separuh dari anggaran tersebut katanya digunakan untuk membangun Depo LRT, sedangkan pembangunan lintasan hanya menelan biaya sebesar Rp 2,6 triliun.

"Secara investasi, ini bukan investasi yang terlalu mahal, kita bicara kira-kira investasi sekitar USD 600 juta atau sekitar Rp 6-7 triliunan. Artinya apa, kalau APBD kita dicicil tiga-empat tahun kan masih bisa, jadi setiap tahun sekitar satu sampai satu sekian triliun kan masih bisa, jadi secara investasi ini kan nggak mahal," ungkapnya.

Satya mengatakan pihaknya punya preference, keinginan supaya yang memiliki infrastruktur begini tidak cukup Pemerintah, tidak juga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tetapi masyarakat luas. “Makanya kita coba dorong dengan KPDBU itu," tukasnya.