LSM Apresiasi Keputusan MK Ini

jpnn.com - JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak boleh membiarkan aturan-aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan subtantif, terutama terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Karena itu, langkah terobosan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. 

Apresiasi tersebut terkait keputusan keputusan MK yang membolehkan pilkada tetap digelar meski hanya diikuti pasangan calon tunggal. Selain itu, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman ‎Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dengan Calon Tunggal.

Dalam Peraturan MK tersebut, lembaga pemantau pemilu yang berbadan hukum Indonesia dan tersertifikasi oleh KPU boleh menggugat hasil pilkada calon tunggal.

“‎Atas sikap tersebut, MK memerlihatkan kalau mereka memandang perlu terobosan hukum guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari segala bentuk tekanan politik dan opini-opini maupun polemik yang berkembang,” ujar Anggota Caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sand‎ino, Rabu (28/10).

Girindra menyatakan pandangannya, karena kalau pilkada sampai ditunda hanya karena diikuti pasangan calon tunggal, ‎secara politis memberi dampak negatif terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap KPU. Bahkan terhadap presiden sebagai kepala pemerintahan, yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai bentuk reaksi politik. 

“Penundaan pilkada serentak dapat merupakan desktruksi atas ‘democratic sustainability’ yang sudah dibangun,” ujar Girindra.(gir/jpnn)