LSM Pijar Keadilan dan FPKMP Gelar Aksi untuk Menuntut Tuntut Ganti Rugi Tanah Ulayat Papua

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Demokrasi dan Forum Pergerakan Keadilan Masyarakat Papua (FPKMP) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2024).

Mereka menuntut penyelesaian ganti rugi atas dugaan perampasan hak ulayat laut milik Dominggus Ireeuw (Suku Ireeuw) dan Rizal Muin terkait proyek pengembangan kawasan permukiman nelayan di Hamadi, Jayapura, yang dimulai sejak 2017.

Proyek yang berada di bawah Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut, menurut massa aksi, hingga kini belum memberikan kompensasi yang dijanjikan.

Wakil Ketua LSM Pijar Keadilan Demokrasi H. Rizal Muin yang memimpin aksi ini membawa aspirasi masyarakat hukum adat Papua yang merasa hak-haknya telah diabaikan.

LSM Pijar Keadilan Demokrasi menegaskan masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Papua, memiliki hak konstitusional yang diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Hak ulayat dan hak-hak tradisional lain dari masyarakat adat wajib dihormati oleh negara sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak ulayat juga diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terkait tanah dan sumber daya agraria.

Dalam kasus ini, tanah ulayat milik Suku Ireeuw di Tobati Engross, Jayapura Selatan, diduga dirampas tanpa adanya ganti rugi yang memadai.