LSM Tolak Batasi Kewenangan MK

Menurut Veri, tidak ada alasan jelas yang mendasari penyerahan kewenangan ini kembali pada MA. Sebab kata dia, pelaksanaan kewenangan oleh MK untuk menangani kasus sengketa pilkada telah berjalan dengan baik. Para LSM itu menilai penanganan perkara di MK relatif terbuka baik proses persidangan maupun putusan yang diambil.

”Karena itu kami meminta DPR dan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengesahkan draf rancangan revisi UU MK, dan menolak penyerahan kembali kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada kepada MA,” katanya. (bay/dd)