Luar Biasa, Komunis China Manjakan Pengusaha dengan Keringanan Pajak
jpnn.com, BEIJING - Pemerintah China melanjutkan kebijakan pemangkasan pajak hingga akhir 2023 untuk membantu para pengusaha setempat mengatasi berbagai kesulitan dalam berusaha.
"Dalam sidang eksekutif Dewan Pemerintahan telah diputuskan perpanjangan 11 kebijakan preferensi pajak dan bea hingga akhir 2023," demikian Perdana Menteri China Li Keqiang dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Beijing, Jumat.
Sebanyak 11 sektor yang mendapatkan preferensi pajak dan bea, di antaranya teknologi, penyediaan lapangan kerja, usaha rintisan (start up), perawatan kesehatan, dan pendidikan.
Para staf medis, pekerja pencegahan COVID-19, dan karyawan penyedia obat-obatan dan logistik COVID-19 juga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan pribadi.
Biaya registrasi obat-obatan dan perlengkapan anti-COVID-19 juga bakal dibebaskan.
PM Li selaku ketua Dewan Pemerintahan China memimpin sidang eksekutif tersebut.
"Perpanjangan kebijakan preferensi pajak dan bea ini untuk mendukung para pengusaha dalam menghadapi berbagai hambatan agar usahanya tetap berkesinambungan," katanya.
Dalam sidang tersebut juga dibahas mengenai ketersediaan energi selama musim libur Tahun Baru Imlek.
Pemerintah China memutuskan kebijakan keringanan pajak untuk sejumlah sektor usaha diperpanjang hingga tahun depan
- Hidup Baru Nurhadi
- Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Ganda Campuran China dan Malaysia Saling Sikut
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025
- Kabar Gembira, 2025 UMP Jakarta Naik 6,5 Persen
- Prabowo Santap Siang dengan Pengusaha Jepang, Lihat
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan