Luar Biasa, Komunis China Manjakan Pengusaha dengan Keringanan Pajak

jpnn.com, BEIJING - Pemerintah China melanjutkan kebijakan pemangkasan pajak hingga akhir 2023 untuk membantu para pengusaha setempat mengatasi berbagai kesulitan dalam berusaha.
"Dalam sidang eksekutif Dewan Pemerintahan telah diputuskan perpanjangan 11 kebijakan preferensi pajak dan bea hingga akhir 2023," demikian Perdana Menteri China Li Keqiang dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Beijing, Jumat.
Sebanyak 11 sektor yang mendapatkan preferensi pajak dan bea, di antaranya teknologi, penyediaan lapangan kerja, usaha rintisan (start up), perawatan kesehatan, dan pendidikan.
Para staf medis, pekerja pencegahan COVID-19, dan karyawan penyedia obat-obatan dan logistik COVID-19 juga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan pribadi.
Biaya registrasi obat-obatan dan perlengkapan anti-COVID-19 juga bakal dibebaskan.
PM Li selaku ketua Dewan Pemerintahan China memimpin sidang eksekutif tersebut.
"Perpanjangan kebijakan preferensi pajak dan bea ini untuk mendukung para pengusaha dalam menghadapi berbagai hambatan agar usahanya tetap berkesinambungan," katanya.
Dalam sidang tersebut juga dibahas mengenai ketersediaan energi selama musim libur Tahun Baru Imlek.
Pemerintah China memutuskan kebijakan keringanan pajak untuk sejumlah sektor usaha diperpanjang hingga tahun depan
- Wali Kota Surabaya Ancam Pengusaha Tahan Ijazah Karyawan, Tegas!
- Program Si Iklas Besutan Sandiaga Uno Hadirkan Pelatihan Kedua, Diikuti 50 Peserta
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Perang Dagang China-AS, Prabowo Bimbang Keduanya Teman Baik
- Kunjungan Xi Jinping ke 3 Negara ASEAN Menegaskan Prioritas China
- Prabowo Sebut Indonesia Netral Menyikapi Perang Dagang AS-China