Luar Biasa, Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Sudah Lampaui KPK
jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi penegak hukum, terutama kepolisian, terus mengalami tren positif. Hasil temuan Indikator Politik Indonesia, misalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian bahkan mencapai 75,3 persen.
Temuan ini diketahui usai Indikator Politik Indonesia melakukan survei nasional dalam rentang 13-16 Juli 2020. Dari 1.200 responden yang dilakukan tanya jawab melalui sambungan telepon, 75,3 persennya memiliki kepercayaan tinggi terhadap kinerja kepolisian.
Angka tersebut, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, lebih tinggi ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatatkan 74,7 persen.
Burhanuddin mengatakan, dari hasil survei juga menempatkan TNI sebagai institusi dengan kepercayaan publik tertinggi, mencatatkan 88 persen. Di posisi kedua ada presiden dengam 79,1 persen, disusul kepolisian dengan 75,3 persen.
“Biasanya, tingkat kepercayaan presiden dan KPK berhimpitan. Namun, dari tiga hasil survei terakhir kami, KPK justru menurun dan kepolisian mengalami peningkatan,” kata Burhanuddin saat merilis hasil survei, Selasa (21/7).
Pada Februari 2020, juga hasil temuan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian naik tajam. Catatan Burhanuddin, persentasenya mencapai 85,6 persen. Dalam rentang yang sama, tingkat kepercayaan publik terhadap komisi antirasuah sekadar 81,3 persen.
Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, kinerja kepolisian, termasuk TNI, selama pandemi sangat dirasakan masyarakat.
“Selama pandemi, polisi bahkan ikut mengantarkan bantuan sosial sampai pelosok. Jadi logis jika kepercayaan publik terhadap kepolisian lebih tinggi daripada KPK. Potret yang ditangkap dari hasil survei Indikator realistis,” kata Hinca. (dil/jpnn)
Hasil temuan Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian bahkan mencapai 75,3 persen.
Redaktur & Reporter : Adil
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Banyaknya Kementerian Jangan Sampai Membuat Pelayanan Buruk
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut