Luar Biasa, Tiongkok Berhasil Hapuskan Kemiskinan Absolut di Seluruh Wilayah
jpnn.com, GUIZHOU - Pemerintah Tiongkok mengklaim berhasil menghapus kemiskinan di seluruh wilayahnya. Sembilan wilayah miskin terakhir, yang semuanya terletak di Provinsi Guizhou, dinyatakan sudah keluar dari kemiskinan absolut, Senin (23/11).
Sebuah penilaian yang dilakukan oleh lembaga pihak ketiga menunjukkan bahwa insiden kemiskinan di sembilan wilayah itu telah berkurang hingga nol persen.
"Tingkat kepuasan di antara penduduk tercatat lebih dari 99 persen," ujar Li Jian, direktur kantor pengentasan kemiskinan dan pembangunan provinsi tersebut, dalam sebuah konferensi pers.
Menurut Li, pendapatan tahunan rata-rata warga miskin di sembilan wilayah itu telah meningkat menjadi CNY 11.487 (sekitar Rp 24,7 juta), jauh di atas garis kemiskinan nasional yang berada di angka CNY 4.000.
Sebelumnya, Tiongkok telah bertekad mengentaskan kemiskinan absolut pada akhir 2020. Pada akhir 2019, 52 wilayah di Negeri Panda tersebut masih tercatat dalam daftar kemiskinan.
"Menghapus seluruh wilayah yang terbelit kemiskinan dari daftar itu mengindikasikan bahwa Tiongkok telah menuntaskan isu kemiskinan ekstrem yang berlangsung selama 1.000 tahun," kata Gao Gang, peneliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Guizhou.
"Hal ini juga menunjukkan Tiongkok telah memasuki tahap pembangunan baru."
Dalam tahap pembangunan baru itu, lanjut Gao, lebih banyak upaya vitalisasi di kawasan pedesaan harus dilakukan untuk mengonsolidasikan pencapaian dalam pengentasan kemiskinan. (Xinhua/ant/dil/jpnn)
Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kemiskinan absolut telah musnah dari seluruh wilayahnya
Redaktur & Reporter : Adil
- Mungkin Ini Alasan Prabowo Pilih Kunjungan Perdana ke Tiongkok, bukan Amerika
- Prabowo Sebenarnya
- Konon Inilah Penyebab Pengangguran di Palembang
- PHR Berupaya Mengentaskan Kemiskinan di Rokan, Rumah Energi Gelar FGD
- Apakah Bentrokan Indonesia dengan Kapal Tiongkok di Laut China Selatan Pertanda Konflik?
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun