Luhut Binsar Dikerahkan Mengurusi Minyak Goreng, Presiden Frustasi?
"Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden," ungkap Mulyanto.
Mulyanto menilai penunjukan Presiden Jokowi makin membuktikan, bahwa dia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal.
"Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis," tuturnya.
Mulyanto menyebutkan memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Tangerang Raya itu menduga kebijakan Presiden itu punya bobot politik yang kental.
Apalagi kemarin Menko Perekonomian dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian.
"Dalam bahasa terangnnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini," beber Mulyanto.
Selain itu, menurut Mulyanto, dengan kembali menerapkan kebijakan DMO-DPO untuk CPO dan menghapus subsidi minyak goreng curah dan memindahkan tanggungjawab terkait minyak gorengcurah dari Menteri Perindustrian menjadi kembali kepada Menteri Perdagangan.
Wakil Ketua FPKS DPR RI bidang Industri dan pembangunan Mulyanto menyebut penunjukkan Luhut Binsar untuk mengurusi minyak goreng berbahaya
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Harga Minyakita Tak Naik di Semua Daerah, Ah Masa?
- Mendag Klaim Harga Minyakita Bakal Turun Pekan Ini
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri