Upaya Mediasi Gagal, Luhut Binsar Lanjutkan Kasus di Pengadilan, Fatia KontraS Bereaksi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan upaya mediasi dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah gagal dan dilanjutkan di pengadilan.
Pernyataan itu disampaikan Luhut Binsar menyusul ketidakhadiran Direktur Lokataru Haris dan Koordinator KontraS itu dalam agenda mediasi yang digelar kemarin.
Koordinator KontraS, Fatia mengatakan pernyataan Luhut itu berimplikasi positif baginya.
"Bukti-bukti yang kami miliki dapat menjadi dokumen pembuktian resmi di pengadilan," kata Fatia dalam keterangannya, Senin (15/11) malam.
Menurut Fatia, lewat mekanisme peradilan yang terbuka untuk umum, publik bisa mengetahui situasi yang sebenaranya terjadi di Papua.
Apa lagi, kata dia, pelapor sampai saat ini tidak pernah menjawab secara resmi data-data yang dipaparkan pada kajian cepat Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua.
"Pelapor juga belum memberikan pembuktian mengenai tuduhan pencemaran nama baik," kata Fatia.
Padahal, lanjut dia, penjelasan Luhut Binsar demi pendidikan hukum dan politik, bukan hanya bagi warga negara, tetapi juga untuk pejabat publik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan upaya mediasi dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah gagal dan dilanjutkan di pengadilan
- Haris Azhar Desak Bahlil Diaudit, Diduga Biarkan Tambang Ilegal PT GPU di Muba
- Haris Azhar Sebut Polri dan Kementerian ESDM Melindungi Tambang Ilegal di Muba
- Ibu Ronald Tannur Bantah Beri Suap kepada Hakim PN Surabaya
- PT SKB Menang Lagi, Haris Azhar Desak Praktik Tambang Ilegal di Muba Ini Dihentikan
- Massa Aksi Desak PTUN Segera Tolak Gugatan PT SKB
- Ricuh Razman vs Hotman di Sidang, Gus Jazil Desak Evaluasi Keamanan Pengadilan