Luhut Binsar Pandjaitan: Bagi Saya, Narkotika Lebih Menyeramkan...

Memang iya, kadang tipis sekali. Makanya, semuanya harus turun tangan karena presiden juga telah menyatakan darurat narkoba. Kadang kita sulit membedakan orang itu sudah jera atau belum. Freddy Budiman (terpidana mati kasus narkoba, Red) misalnya. Dari dandanannya (terkesan agamais, Red), kami sempat mengira dia telah sadar. Eh, ternyata saya dapat laporan dia masih mengendalikan narkoba setelah dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur ke Nusakambangan.
Jadi, pemerintah menyikapi ini lebih ke arah represif, pencegahan, atau jalan dua-duanya?
Kalau pengedar harus ditindak tegas (dengan nada tinggi dan telunjuk menunjuk ke langit-langit, Red).
Dari sisi pencegahan, kita punya masalah dengan perbatasan. Banyak daerah perbatasan yang rentan menjadi pintu masuk narkotika dan tidak bisa terdeteksi. Bagaimana Bapak menyikapi itu?
Itu benar. Sebagai negara kepulauan, pintu masuk memang menjadi masalah kita. Sebenarnya kita butuh uang agar punya satelit untuk mengontrol itu. Tapi, dana untuk itu tidak sedikit, butuh USD 700 juta. Kalau ekonomi kita bagus, lima tahun lagi mungkin bisa. Sekarang ini kan ekonomi dunia lesu dan kita ikut terdampak.
Dengan kondisi seperti ini, berarti tingkat kerawanan kita masih tinggi?
Sangat tinggi. Makanya, kita harus bersama menyelesaikan masalah ini. Janganlah berkelahi, apalagi untuk urusan yang tidak penting.
Jadi, apa langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah?
LUHUT Binsar Pandjaitan belum genap setahun menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tapi dia telah menjalankan
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha