Luhut dan Muhadjir
Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Banyak yang terkejut dengan pernyataan itu. Ada juga yang mengira Muhadjir salah ucap.
Muhadjir menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat militer meski tidak terdeklarasikan.
Kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan atau PPKM Darurat sekarang ini oleh Muhadjir dianggap sebagai kondisi darurat militer.
Dalam sistem tata negara demokratis, tugas keamanan diserahkan kepada polisi, dan tugas pertahanan diserahkan kepada tentara. Dalam kondisi normal, aturan standar keamanan yang diterapkan adalah tertib sipil, dan urusan keamanan diserahkan kepada polisi.
Kalau terjadi kondisi yang tidak normal karena munculnya berbagai gangguan negara bisa mendeklarasikan keadaan darurat sipil.
Dalam kondisi seperti ini polisi masih tetap memegang kendali pengamanan dengan mendapatkan kewenangan yang lebih dari kondisi tertib normal.
Dalam kondisi darurat polisi bisa menangkap seseorang yang dianggap menjadi sumber gangguan tanpa prosedur standar di saat normal.
Jika kondisi masih memburuk, negara bisa mengumumkan kondisi darurat militer. Dalam kondisi ini polisi dianggap tidak mencukupi lagi untuk mengendalikan keadaan, sehingga dibutuhkan bantuan militer.
Muhadjir Effendy yang mengumumkan pembatalan itu. Seharusnya memang Muhadjir yang menjadi komandan perang.
- Luhut Sebut Kebijakan Donald Trump Bisa jadi Peluang Indonesia
- Erick Thohir Ungkap Alasan Mendatangkan Wasit Asing di Liga 1 & 2
- 4 Orang Dekat Prabowo yang Bisa Menjadi New Luhut
- Luhut Dasco
- Komisi VI Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Memotong Fasilitas Pimpinan
- Strategi TASPEN Meningkatkan Kepuasan Peserta