Luhut Dapat Jabatan Baru dari Jokowi, Anak Buah AHY Mengkritik Keras
jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Sebab, kata dia, Luhut menjadi elite yang membuat gaduh perpolitikan nasional setelah mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menggaungkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Keputusan ini (Jokowi tunjuk Luhut jadi Ketua Dewan SDA Nasional, red) menjadi patut untuk dipertanyakan," kata Kamhar melalui layanan pesan, Sabtu (9/4).
Mantan aktivis HMI itu menyebut Presiden Jokowi seharusnya memberi semacam hukuman kepada Luhut, yang sudah mendengungkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
Terlebih lagi, Jokowi harus menerima akibat atas ulah Luhut yang rajin menghidupkan dua isu itu.
Mahasiswa bakal berdemonstrasi yang dipusatkan di Istana Negara pada Senin (11/4), demi menuntut Jokowi menolak tegas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapat promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apaz," ungkap Kamhar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Luhut menjadi Ketua Dewan SDA Nasional. Jabatan ini menambah panjang kedudukan alumnus Akmil 1970 itu di bawah rezim Jokowi.
Luhut Binsar Panjaitan seharusnya dihukum bukan mendapatkan jabatan baru dari Jokowi.
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi