Luhut Dukung Jokowi Karena Tolak Politik Transaksi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (PG) Luhut Panjaitan memilih memberikan dukungan kepada calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung koalisi PDIP, NasDem, PKB dan Hanura. Padahal, Golkar secara resmi sudah mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Luhut pun membeber alasannya mendukung capres yang dikenal dengan nama Jokowi itu. Salah satu yang dijadikan alasan Luhut adalah ketegasan Jokowi dalam menolak politik transaksional khususnya mengenai posisi yang harus diberikan kepada partai yang ikut berkoalisi untuk mengusungnya.
"Kalau anda lihat semua partai yang bergabung kepada PDIP, tidak satupun yang melakukan transaksional dalam membangun kerjasama," kata Luhut dalam jumpa pers di Wisma Bakrie 2, Jakarta, Selasa (20/5).
Luhut mencontohkan saat Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Minggu (18/5) malam lalu. Menurut Luhut, dalam pertemuan itu Megawati tidak menjanjikan apapun ke Aburizal andai mau bersama PDIP mendukung Jokowi.
"Soal jabatan dan seterusnya akan dibicarakan setelah menang karena mereka ingin membangun kabinet kerja bukan kabinet bagi-bagi jabatan," ujar Luhut.
Ditambahkannya, dengan Jokowi tidak melakukan transaksi jabatan merupakan suatu hal yang menarik. Sebab dalam pemilihan legislatif banyak dilakukan transaksional dan itu tidak mendidik. "Kalau pemimpin beri contoh ada transaksional uang atau jabatan itu menurut saya tidak mendidik," tandas Luhut.(gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (PG) Luhut Panjaitan memilih memberikan dukungan kepada calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamendagri Ribka Tegaskan Kabupaten Magetan Siap Laksanakan PSU
- Berkah Ramadan untuk CPNS & PPPK 2024, Kebahagiaan Sebenarnya
- Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Perluasan Kewenangan TNI Setelah Penembakan 3 Polisi di Lampung
- Perintah Mendagri kepada Pemda terkait Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Jelas
- GP Ansor Sebut RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi
- Desakan Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024 Meluas, Perintah Menteri Rini Bikin Lega