Luhut Pangaribuan: Harusnya Proses Peradilan Dihentikan
Kamis, 07 Maret 2013 – 17:14 WIB
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan frekwensi oleh Indosat dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2), Kamis (7/3). Persidangan kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi, Budi Dartono, karyawan Indosat, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung. "Seharusnya jaksa penuntut umum segera menghentikan proses peradilan ini,” tegas Luhut.
Dalam kesaksiannya, Budi Dartono mengatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi dan USO (Universal Service Obligations), sudah dibayarkan oleh Indosat. "Praktik bisnis yang terjadi antara Indosat dengan IM2 sebagai mitra, juga dilakukan oleh Indosat dengan mitra-mitra lain seperti, CBN, Lintasarta, dan Quasar," kata Budi Dartono di hadapan majelis hakim.
Mendengar kesaksian itu, Kuasa Hukum Indosat dan IM2, Luhut Pangaribuan meminta agar proses hukum atas klainnya dihentikan. Sebab, menurut Luhut, tidak ada peristiwa pelanggaran hukum yang mengakibatkan harus disidangkannya perkara tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan frekwensi
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan 19,8 Kg Sabu-Sabu di Teluk Palu, 3 Orang Diamankan
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos-Kemendagri Bersinergi Wujudkan Data Tunggal
- RS Mandaya Puri Kini Punya Digital PET SCAN Terbaru, Seperti di Singapura & Amerika
- Demonstrasi di DPR, Pencinta Hewan Kritik Anggota Baleg yang Tak Ilmiah Tolak Aturan
- Manajer BUMN Diduga Lecehkan Mahasiswi Magang di Semarang