Luhut Panjaitan: Ada yang Mengatakan Saya pro-China
Luhut juga bercerita mengenai Morowali yang disebutnya menjadi contoh bagi keberhasilan investasi. Ia menceritakan bagaimana situasi di sana saat ini dan keuntungan dari program hilirisasi.
"Banyak yang mengecam ketika kami melarang ekspor nikel, tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa keputusan kami saat itu adalah keputusan yang tepat. Ada yang mengatakan saya pro-China, tetapi tahukah Anda bahwa lebih dari 90 persen ekspor itu dikirim ke China?," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menceritakan pengalamannya terlibat dalam berbagai proyek investasi asing, seperti sovereign wealth fund (SWF) yang melibatkan UAE dan Softbank. Ada pula JBIC, Global Infrastructure Partners, yang berminat berinvestasi di berbagai sektor, dan lainnya.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengerjakan dua Undang-undang Omnibus, yaitu UU Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Omnibus tentang Perpajakan. Kedua UU akan diajukan ke DPR pada awal tahun ini.
"UU tersebut untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang berpotensi tumpang tindih dan menghambat investasi," katanya.
Selain langkah Omnibus Law, upaya meningkatkan investasi di Indonesia juga dilakukan dengan penerapan Online Single Submission (OSS).
"Dengan adanya OSS membuat kita mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Perbaikan sistem dan alur kerja serta kemudahan perizinan dapat melancarkan laju investasi. Seluruh proses telah tersinergi lewat OSS," katanya. (antara/jpnn)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meyakini tidak lama lagi Indonesia menjadi negara besar.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat