Luhut Pastikan tak Ada SP3 untuk Perusahaan Nakal
jpnn.com - JAKARTA - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan.
Dia menjamin tidak ada surat perintah penyidikan (SP3) untuk kasus karlahut yang ditangani Polri saat ini.
"Kami tidak berpikir ke arah situ," ujar Luhut di kompleks Istana Negara, saat ditanyakan soal rawan SP3 kasus karlahut, Jakarta, Jumat (25/9).
Mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan, perusahaan juga tidak bisa dengan mudah mengelak, karena setiap titik api bisa dideteksi melalui satelit. Karenanya, ia memastikan penegakan hukum justru akan lebih mudah.
"Itu akan bisa mempintpoint milik siapa-siapa ini dan kapan terjadinya. adakah upaya dia memadamkan di sana. Jadi tidak bisa mengelak," imbuhnya.
Luhut menampik bahwa Polri terkesan tertutup dalam menyampaikan penegakan hukum kasus karlahut. Ia mengklaim Kapolri Jenderal Badrodin Haiti justru aktif melaporkan terkait kasus itu. (flo/jpnn)
JAKARTA - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Dia menjamin tidak ada surat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kajian Dominus Litis, Mahasiswa dan Pakar Hukum Nilai Berpotensi Terjadi Abuse of Power
- Mendes PDT Soroti Kasus Pemerasan Kades oleh Oknum LSM & Wartawan Gadungan
- Status Gunung Awu di Sangihe Turun Menjadi Waspada
- Antisipasi Lonjakan Harga, APPDI Dorong Pemerintah Terbitkan Izin Impor Sapi Reguler
- Organisasi Terlarang HTI Muncul Lagi, Ansor-Banser Desak Pemerintah Bertindak Tegas
- Mobil Tertimpa Pohon saat Hujan Disertai Angin Kencang di Semarang, Rusak Parah