Luhut: Tangani Papua Tak Bisa Pukul Rata

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penanganan terkait program pemerintahan di Papua berbeda-beda. 

Pasalnya, kondisi adat di tiap daerah di sana memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan yang bersifat keberpihakan.  

Hal tersebut mengemuka saat Luhut mengunjungi provinsi Papua. Ia sendiri melakukan tatap muka dan berdialog dengan berbagai kalangan di Papua. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Papua.

”Pendekatan yang kita lakukan untuk bagian barat tidak bisa kita terapkan di bagian timur, di bagian selatan pun berbeda budayanya. Tetapi pada garis besarnya pendekatan yang dilakukan harus memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan,” tuturnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (31/3). 

Selain itu, ia menggarisbawahi permasalahan terkait lemahnya chain of command (garis komando). Contoh yang paling nyata adalah perintah Gubernur kepada bawahannya di sistem pemerintahan, dalam hal ini Menko berbicara dengan Gubernur Lukas Enembe. 

Selain itu menteri Luhut juga melihat bahwa masyarakat asli Papua harus diberi kesempatan untuk berkembang, termasuk di bidang usaha.

”Keberpihakan kepada masyarakat asli mendesak untuk dilakukan. Kalau perlu, masyarakat asli yang selama ini hanya menjadi sub-kontraktor bisa ditingkatkan menjadi kontraktor,” imbuh Luhut. 

Adapun Perda (peraturan daerah) untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal sudah diterbitkan sejak beberapa tahun yang lalu. Sehingga saat ini pemerintah tinggal mengawal implementasinya saja. Untuk diketahui, saat ini pertumbuhan ekonomi di sana yakni disebutkan Luhut, di atas rata-rata nasional (9 persen).