Luhut: Tidak Ada Dana Asing untuk Kantor Presiden di Ibu Kota Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menolak tawaran pendaan untuk mendanai pembangunan kantor presiden di ibu kota baru dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer SoftBank Mobile, Masayoshi Son.

"Kita tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (17/1).

Luhut memaparkan, awalnya Masayoshi Son menanyakan kebutuhan dana untuk pembangunan ibu kota dan menyatakan bersedia memberikan seluruh pendanaan yang dibutuhkan.

Namun, Luhut mengatakan, Indonesia tidak menginginkan hal tersebut, karena pembangunan kedua klaster itu merupakan simbol kebanggaan bagi Indonesia di mata internasional.

"Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu 40 miliar dolar AS. Dia bilang biar dari saya itu dananya. Tapi, kita tidak mau. Kita harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kita minta-minta. Untuk kantor presiden tidak ada urusan orang luar, itu APBN," ujar Luhut.

Namun, Luhut menyampaikan bahwa Masayoshi tetap dapat berinvestasi di ibukota baru, misalnya untuk klaster-klaster lainnya di luar kantor presiden dan pemerintahan, di antaranya klaster perguruan internasional, atau rumah sakit dengan standar internasional.

"Saya bilang untuk klaster-klaster yang lain bisa kita omongin, tapi bukan kalian yang atur. Kita yang memutuskan. Rencananya Presiden Joko Widodo akan memberikan keputusannya pada Februari," ujar purnawirawan TNI itu.

Dalam memutuskan hal itu, lanjut Luhut, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun intinya, Indonesia dalam posisi yang tidak ingin didikte, namun saling menguntungkan.