Lukas Enembe Sakit, Sidang Putusan Ditunda Hingga 19 Oktober
jpnn.com, JAKARTA - Sidang putusan kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa eks Gubernur Papua Lukas Enembe ditunda. Sidang dengan agenda putusan itu ditunda selama satu pekan hingga 19 Oktober 2023.
Hal itu diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan mempertimbangkan alasan Lukas yang mengaku sedang sakit.
"Telah membaca surat pada Oktober permohonan pembantaran terdakwa Lukas karena jatuh di kamar mandi rutan KPK yang pada pokonya agar hakim dapat mengeluarkan penetapan kepada terdakwa guna kepentingan pengobatan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Berdasarkan surat permohonan hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan radiologi RSPAD tempat Lukas dirawat, Rianto berpendapat pengajuan itu cukup beralasan atas dasar kemanusiaan.
Atas dasar hal tersebut, hakim akan menunda sidang putusan hingga 19 Oktober 2023 mendatang sambil menunggu perkembangan kesehatan dari pihak RSPAD.
"Nanti bersabar sampai seusai dengan penetapan pembatalan sampai 19 Oktober. Mudah-mudahan kita berdoa bersama terdakwa Lukas Enembe cepat sembuh dari sakit yang diderita," ujarnya.
Sebelumnya kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyebut kliennya tidak bisa hadir di persidangan untuk mendengarkan pembacaan vonis dari hakim. Sebab, Lukas tengah menjalani perawatan penyakit stroke di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Lukas Enembe, dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan 6 bulan.
Hakim berpendapat pengajuan sakit Lukas Enembe itu cukup beralasan atas dasar kemanusiaan.
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK