Lukman Edy Kritik Penyelenggara Pemilu, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy khawatir dengan rendahnya sosialisasi anti-politik uang oleh penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).
Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu KPU, termasuk Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) bertanggung jawab menyosialisasikan aturan anti politik uang beserta sanksinya.
"Saya risau dengan rendahnya sosialisasi anti politik uang dan sanksinya baik oleh KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu menjelang pilkada serentak dan pemilu 2019. Padahal banyak sekali ketentuan yang mengatur, baik di UU Pilkada maupun UU Pemilu," ujar politikus yang beken disapa dengan inisial LE, kepada jpnn.com, Senin (14/5).
Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu menilai selama ini KPU hanya fokus pada sosialisasi pelaksanaan pilkada 27 Juni dan partisipasi pemilih. Sementara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu menyosialisasikan anti-hoaks yang ada di sosial media.
Padahal, lanjut wasekjen DPP PKB ini, persoalan itu pengaruhnya hanya 10-15 persen, berbeda dengan politik uang. "Tapi hampir sama sekali tidak ada sosialisasi tentang anti politik uang dan sanksinya," tukas LE.
Karenanya, dia menyarankan pada ketiga badan pemilu tersebut untuk fokus selama satu setengah bulan ke depan untuk memaksimalkan sosialisasi dan antisipasi kemungkinan terjadinya politik uang.
"Sebaiknya KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu menyusun petugas yang bergerak untuk mencegah kemungkinan politik uang. Karena politik uang itu merusak konsolidasi demokrasi, kejahatan pemilu, dan akhirnya adalah rendahnya tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu," pungkas dia.(fat/jpnn)
Selama ini KPU hanya fokus sosialisasi pelaksanaan pilkada 27 Juni dan partisipasi pemilih, sementara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu menyosialisasikan anti-hoaks
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Uni Irma Suryani Puji Lukman Edy Gercep Tindaklanjuti Keluhan Karyawan Hakaaston
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Gandeng PT Telkom, DNIKS Luncurkan Aplikasi ‘Gerakan Indonesia Berbagi’ Guna Kurangi Kemiskinan
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- APMP Minta Bawaslu RI Tegas soal Dugaan Kecurangan di Pilkada Mimika