Lukman Hakim Tolak Sekolah Lima Hari Diterapkan di Madrasah

Menurut dia, kebijakan sekolah lima hari akan berdampak besar terhadap eksistensi madrasah diniyah. Bahkan berpotensi mematikan layanan pendidikan tersebut.
”Kebijakan yang akan memberangus institusi lain. Terutama madin (madrasah diniyah), kami akan tegas menolak kebijakan itu,” ujarnya.
Sebab, kata dia, sumbangsih madrasah diniyah terhadap perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan tanah air besar.
Menurut Lukman, setiap kebijakan yang ditelurkan pemerintah tidak boleh dipaksakan. ”Jangan sampai membuat gaduh,” kata dia.
Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa kebijakan itu ditangguhkan. ”Ada pemberitaan diberbagai medsos (media sosial) selagi perpres belum ada, permendikbud jalan,” imbuhnya.
Dia berpendat, keputusan tersebut berlawanan dengan instruksi Presiden Jokowi. Untuk itu, dia berharap presiden merespons sikap DPP FKDT juga instansi dan lembaga lain yang satu suara dengan mereka.
Bila tidak, demonstrasi secara masif bakal dilakukan oleh DPP FKDT. Aksi tersebut bakal dimulai dengan audiensi bersama pimpinan daerah. Baik bupati, wali kota, gubernur, maupun ketua DPRD di masing-masing wilayah.
”Kalau itu kurang, seluruh komponen madin akan melakukan aksi damai mulai 13 Juli 2017,” ujarnya. Mereka sepakat lantaran kebijakan lima hari sekolah bukan hanya mengancam keberadaan madrasah diniyah.
Kementerian Agama (kemenag) memastikan bahwa sekolah lima hari tidak cocok dengan sistem pendidikan di madrasah.
- Kemenag Luncurkan Kurikulum Berbasis Cinta, Raffi Ahmad Puji Lulusan Madrasah
- Raker dengan Menag, HNW Usulkan Sertifikasi Tanah Gratis untuk Madrasah dan Pesantren
- Global Darussalam Academy Siap Cetak Kader Terbaik Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
- HNW Ungkap Harapan, Siswa Madrasah Tidak Dilupakan di Program MBG
- Pendidikan Karakter dan Multikultur: Landasan Pembangunan Bangsa yang Tangguh
- Anwar Hafid Menekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Demi Kesuksesan Generasi Muda