Lukman Hakim Tolak Sekolah Lima Hari Diterapkan di Madrasah
Menurut dia, kebijakan sekolah lima hari akan berdampak besar terhadap eksistensi madrasah diniyah. Bahkan berpotensi mematikan layanan pendidikan tersebut.
”Kebijakan yang akan memberangus institusi lain. Terutama madin (madrasah diniyah), kami akan tegas menolak kebijakan itu,” ujarnya.
Sebab, kata dia, sumbangsih madrasah diniyah terhadap perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan tanah air besar.
Menurut Lukman, setiap kebijakan yang ditelurkan pemerintah tidak boleh dipaksakan. ”Jangan sampai membuat gaduh,” kata dia.
Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa kebijakan itu ditangguhkan. ”Ada pemberitaan diberbagai medsos (media sosial) selagi perpres belum ada, permendikbud jalan,” imbuhnya.
Dia berpendat, keputusan tersebut berlawanan dengan instruksi Presiden Jokowi. Untuk itu, dia berharap presiden merespons sikap DPP FKDT juga instansi dan lembaga lain yang satu suara dengan mereka.
Bila tidak, demonstrasi secara masif bakal dilakukan oleh DPP FKDT. Aksi tersebut bakal dimulai dengan audiensi bersama pimpinan daerah. Baik bupati, wali kota, gubernur, maupun ketua DPRD di masing-masing wilayah.
”Kalau itu kurang, seluruh komponen madin akan melakukan aksi damai mulai 13 Juli 2017,” ujarnya. Mereka sepakat lantaran kebijakan lima hari sekolah bukan hanya mengancam keberadaan madrasah diniyah.
Kementerian Agama (kemenag) memastikan bahwa sekolah lima hari tidak cocok dengan sistem pendidikan di madrasah.
- Pendidikan Karakter dan Multikultur: Landasan Pembangunan Bangsa yang Tangguh
- Anwar Hafid Menekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Demi Kesuksesan Generasi Muda
- Acer Smart School Awards Kembali Digelar di 2024, Dorong AI untuk Kemajuan Pendidikan
- Cak Imin Ingin Menteri Keuangan dari Madrasah
- Kemenag Sebut Teori Moderasi Beragama Sudah Banyak, Praktiknya?
- Hadiri Ngopi di Rembang, Gus Men Beber Jurus Madrasah Bisa Gagah Hadapi Perkembangan