Luluk PKB: Ada Capres yang Bilang Demokrasi Mahal, akan Dibongkar dalam Hak Angket
jpnn.com, JAKARTA - Legislator DPR Luluk Nur Hamidah menganggap wacana mewujudkan hak angket sejalan dengan keresahan seorang capres yang mengungkapkan demokrasi di Indonesia berantakan dan mahal.
Awalnya, Luluk merasa percaya diri sejumlah fraksi di parlemen bisa mewujudkan wacana hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sebab, kata dia, beberapa anggota fraksi di DPR yang mewakili partai sudah menyatakan kesepakatan mengajukan hak angket.
"Beberapa fraksi berbeda sudah menyatakan kesepakatannya dan tentu saya melihat itu artinya bahwa dukungan dari fraksi masing masing-masing makin kuat," kata Luluk menjawab awak media, Kamis (14/3).
Legislator Daerah Pemilihan IV Jawa Tengah itu mengatakan fraksi di DPR RI bahkan sedang menyusun naskah akademis terhadap rencana pengajuan hak angket.
Luluk melanjutkan PKB di sisi lain juga mendengar aspirasi tokoh masyarakat, ahli, dan pakar sebelum mengajukan hak angket.
Menurutnya, aspirasi dari masyarakat menyatakan hak angket perlu berjalan demi memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
"Poinnya ini hajatan bersama sebagai upaya untuk memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi agar menjadi lebih jauh kuat lebih sehat dan sekaligus lebih martabat," ungkap Luluk.
Legislator DPR RI Luluk Nur Hamidah menganggap wacana mewujudkan hak angket sejalan dengan keresahan seorang capres terhadap demokrasi.
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Pemilih Dijatuhi Sanksi Jika tak Memilih? Pakar Bilang Begini
- Fenomena Populisme Digital di Indonesia Sejalan dengan Kemajuan Internet
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Pertebal Dukungan ke Luluk-Lukman, Sukarelawan Cantiq Surabaya Gelar Konvoi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady