Luqman Minta Polri tak Ragu Menindak Pelanggar PPKM Darurat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan seluruh pihak untuk menaati kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Dia bahkan meminta Polri tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar PPKM Darurat.
"Siapa pun yang melanggar kebijakan PPKM darurat harus dijatuhi sanksi tegas. Jika pelaku aparat pemerintah, maka hukumannya layak diperberat," ujar Luqman saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (4/7).
Luqman kemudian menyebut alasan pentingnya sanksi tegas bagi pelanggar PPKM Darurat.
Dia khawatir akan menyebabkan demoralisasi masyarakat dan merusak kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PPKM darurat, jika sanksi tidak diberlakukan.
Menurut dia, pemerintah sejak awal harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan dan sanksinya, terutama yang dilakukan beberapa kepala daerah di masa penerapan kebijakan PPKM darurat.
"Untuk itu, saya minta Kementerian Dalam Negeri memantau tindakan Wali Kota Depok atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan salah satu pejabat lurahnya," ucap Luqman.
Luqman mengatakan, mendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Jawa Bali.
Luqman Hakim meminta Polri tak ragu untuk menindak tegas siapa pun pelanggar PPKM Darurat.
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Ada SK yang Disiapkan untuk Honorer Lulus PPPK 2024, Menyala!
- Gandeng Polri, PalmCo Optimalkan Lahan Replanting Sawit untuk Tanam Jagung
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Pamen-Pati Polda Jabar Dimutasi dan Rotasi, Berikut Daftarnya
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya