Luthfi Dihukum 16 Tahun, Pengacara: Apakah Adil?
jpnn.com - JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman 16 tahun penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.
Pengacara Luthfi, Sugiharto mempertanyakan keputusan tersebut. Bahkan ia menyatakan, ada perlakuan tidak adil terhadap kliennya apabila dibandingkan dengan penyelenggara negara lain yang juga terjerat kasus korupsi.
"Kami melihat ada perlukaan terhadap nilai keadilan. Ustad LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) yang secara faktual tidak pernah menerima apapun dari Indoguna dihukum jauh lebih berat yaitu 16 tahun, apakah adil?" kata Sugiharto dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat (25/4).
Sugiharto menyatakan, hukuman kepada Luthfi merupakan yang terberat. "Coba bandingkan dengan kasus-kasus lain yang menyangkut penyelenggara negara yang nyata-nyata telah terima uang, pidana kepada Ustad adalah yang terberat, padahal seperti saya sampaikan bahwa beliau nyata-nyata tidak menerima apapun," tandasnya.
Seperti diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 16 tahun penjara terhadap Luthfi dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang.
Selain itu, Luthfi juga dijatuhkan hukuman denda Rp 1 miliar subsider satu bulan kurungan. Ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.
Majelis hakim tidak hanya menghukum Luthfi dengan pidana penjara. Sejumlah aset dan kekayaan yang dimiliki mantan anggota Komisi I DPR itu juga disita untuk negara.
(gil/jpnn)
JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman 16 tahun penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MenPAN-RB & Kepala BKN Bahas Pengangkatan PPPK 2024, Honorer Non-Database Bisa Lega
- Surat MenPAN-RB Terbaru soal Pemindahan ke IKN Terbit, ASN Senang atau Sedih?
- Banjir Pantura, Pemkot Semarang Ungkap Penyebabnya
- Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Komando Bambang Haryadi
- Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Turun Tangan Soal Kebakaran Glodok
- Kinerja Komunikasi Dinilai Baik, 40 Perusahaan Jadi Pemenang IPRA 2025