Luthfi Tampik Ikut Atur Pengurusan Kuota Daging

jpnn.com - JAKARTA - Kuasa Hukum Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru menampik kliennya tergerak membantu PT Indoguna Utama untuk mendapat jatah kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian setelah mendapat janji akan menerima Rp 40 miliar.
Menurut Zainuddin Paru, pertimbangan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu amat dipaksakan. "Jadi pertimbangannya sangat dipaksakan," kata Paru kepada wartawan, Selasa (5/11).
Ia menjelaskan, Luthfi tidak berupaya untuk mengatur penambahan kuota impor daging sapi. "Kalau disebut ada upaya untuk menggerakan penambahan, faktanya tidak ada rekomendasi yang keluar, tidak ada kebijakan yang berubah dari Kementerian Pertanian," katanya.
Bukan hanya itu, Paru menjelaskan, Kementerian Pertanian tidak bisa memutuskan sendiri untuk penambahan kuota. "Tapi harus mengkoordinasikan dengan Menko Perekonomian," katanya.
Oleh karena itu, Paru menyatakan, majelis tidak berposisi adil dalam memutus perkara tersebut. "Kami melihat majelis tidak lebih memposisikan sebagai Tuhan yang mengadili di bumi, tapi perpanjangan tangan dari komisioner saja," katanya.
Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam pertimbangannya menyebutkan Luthfi
langsung tergerak untuk membantu PT Indoguna Utama mendapat kuota impor. Pertimbangan hukum itu dibacakan anggota Majelis Hakim, Joko Subagyo.
"Setelah adanya janji pemberian Rp 5.000/kg untuk perolehan tambahan kuota 8.000 ton hingga seluruhnya dijanjikan Rp 40 miliar, Luthfi mulai bergerak," kata Joko. (gil/jpnn)
JAKARTA - Kuasa Hukum Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru menampik kliennya tergerak membantu PT Indoguna Utama untuk mendapat jatah kuota impor
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini