M Nuh Tak Tahu Korupsi di Kemdiknas Seret Nazaruddin
Kamis, 09 Juni 2011 – 21:21 WIB
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyisir dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemdiknas tahun anggaran 2007 yang menyeret nama politisi Partai Demokrat, M Nazaruddin. Namun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengaku belum tahu persis tentang dugaan korupsi di kementrian yang dipimpinnya itu.
“Itu kan tahun 2007 ya. Saya saja baru tahu kemarin, apalagi itu kejadiannya 2007. Saya masih di Surabaya (masih Rektor ITS),” ungkap Nuh ketika ditemui usai rapat kerja di Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).
Nuh menambahkan, dirinya hingga saat ini juga tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait di dalam dugaan kasus korupsi tersebut. “Saya tidak pernah menyentuh tentang supplier A dan B. Saya tidak ada hubungan dengan model seperti itu. Oleh karena itu kalau ada penyimpangan, silahkan diperiksa saja. Tetapi kan prinsipnya, kami harus menghargai penegak hukum. Harus kita hormati. Siapapun yang melakukan taruhlah penyimpangan-penyimpangan di Kemdiknas yang ramai dibicarakan, monggo silahkan diselesaikan,” ujar Nuh.
Namun diakuinya, pada saat Direktorat Jenderal PMPTK masih ada tidak pernah ditemukan adanya penyelewenangan atau penyimpangan. “Dulu waktu saya masuk di Kemdiknas bulan Oktober 2009, ya aman-aman saja tidak ada penyimpangan. Kalaupun ada, ya silahkan diperiksa. PMPTK sendiri kan saat ini sudah dibubarkan dan sudah dilebur karena ada restrukturisasi,” imbuhnya.
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyisir dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
BERITA TERKAIT
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air