M Qodari Beri Saran kepada Pemerintah Soal Posisi Jubir Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik M Qodari memberikan saran kepada pemerintah terkait kosongnya posisi juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo yang sebelumnya diduduki oleh Muhammad Fadjroel Rachman.
Diketahui, Presiden Jokowi melantik Fadjroel sebagai duta besar untuk Kazakhstan, Senin (25/10).
Qodari menyarankan jubir presiden tidak diisi oleh perorangan melainkan lembaga khusus seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Di sana (Bappenas, red) itu juga ada ahli dari macam-macam bidang ilmu. Jadi, ibaratnya kalau ada satu kebijakan mereka tahu asal-muasalnya seperti apa. Kemudian juga pasti tentu ada data-datanya. Mereka ini orang-orang yang harusnya bisa berperan sebagai jubir," kata Qodari kepada wartawan, Senin (25/10).
Dia juga mengatakan dengan melibatkan Bappenas untuk menyampaikan pesan dari Istana kepada media, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak harus menjawab pertanyaan tentang semua isu yang beredar.
"Misalnya kebijakan soal ekonomi dari Bappenas yang menguasai bidang ekonomi. Kemudian bidang pembangunan fisik infrastruktur, yang menguasai infrastruktur," tambah dia.
Bukan hanya keahlian, lanjut Qodari, Bappenas juga perlu menjadi koordinator jubir yang berbakat di bidang komunikasi.
"Saya yakin itu ada dan bisa diseleksi lah di Bappenas, termasuk juga bila perlu diberikan pelatihan-pelatihan," ujar Qodari.
Pengamat Politik M Qodari memberikan saran kepada pemerintah terkait kosongnya posisi jubir Presiden Joko Widodo yang sebelumnya diperankan oleh Muhammad Fadjroel Rachman.
- Sebut Partai Perorangan Sudah Diadopsi, Jokowi Ingin Membesarkan PSI?
- Hasto Terima Serangan Masif Setelah PDIP Umumkan Pemecatan Jokowi
- PDIP Nilai Pertemuan Jokowi dan Hashim Bermuatan Politik Pencitraan
- PSI Perorangan: Langkah Modernisasi Partai dan Loyalitas pada Jokowi
- Prabowo Penuhi Unsur Keterbukaan saat Bertemu Konglomerat, Beda dengan Jokowi yang Tertutup
- Guntur Romli Kritik Jokowi soal Super Tbk, Sindir Otoritarianisme Dewan Pembina PSI